Nasional, Deliknet.Com – Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, Rocky menyoroti anggaran konsumsi anggota DPR yang dalam sebuah unggahan media sosial disebut mencapai Rp170 ribu per porsi.
Rocky mempertanyakan hal tersebut dengan mengaitkannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digaungkan pemerintah.
Anggaran makan anggota DPR Rp170 ribu per porsi. Kenapa kalian tidak makan MBG yang katanya bergizi?” demikian kutipan yang beredar dalam unggahan tersebut.
Pernyataan itu kemudian memancing sorotan publik. Perbandingan biaya konsumsi anggota DPR dengan anggaran makanan dalam program MBG dinilai menarik untuk dipertanyakan, terutama karena keduanya sama-sama berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
Pertanyaannya sederhana. Jika menu MBG disebut telah memenuhi kebutuhan gizi dan standar yang ditetapkan pemerintah, mengapa konsumsi bagi para wakil rakyat harus memiliki nilai anggaran yang jauh lebih tinggi?
Namun, angka Rp170 ribu per porsi sebagaimana beredar di media sosial masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Angka tersebut tidak semestinya langsung dianggap sebagai biaya makanan yang diterima setiap anggota DPR tanpa melihat dokumen anggaran dan komponen belanja yang sebenarnya.
Meski demikian, kritik tersebut tetap membuka persoalan yang lebih besar, yakni mengenai transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Di saat masyarakat terus diminta memahami pentingnya efisiensi anggaran, setiap belanja negara tentu wajar dipertanyakan. Terlebih apabila terdapat perbedaan mencolok dalam anggaran konsumsi antara masyarakat penerima program pemerintah dan para pejabat atau anggota lembaga negara.
DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan semestinya tidak alergi terhadap pertanyaan publik. Justru, semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula tuntutan keterbukaan dan pertanggungjawabannya.
Publik tidak cukup hanya disuguhi angka dan pernyataan. Yang dibutuhkan adalah penjelasan: berapa sebenarnya biaya konsumsi per orang, apa saja komponennya, dari pos anggaran mana, serta bagaimana mekanisme pengadaannya.
Sebab, persoalannya bukan sekadar soal sepiring makanan.
Ketika rakyat diminta menerima program MBG atas nama pemenuhan gizi dan penggunaan anggaran secara efisien, publik tentu berhak mempertanyakan apakah standar efisiensi yang sama juga berlaku di lingkungan lembaga negara.(Red)
