NASIONAL, DELIKNET.COM – Publik Indonesia dikejutkan oleh kabar pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatannya sebagai orang nomor dua di pemerintahan. Informasi tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026), setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Budi Arie membenarkan informasi tersebut melalui pesan singkat kepada wartawan. Ketika ditanya mengenai kabar pengunduran diri Gibran, ia memberikan jawaban singkat, “Betul”.
Informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri itu juga diberitakan CNN Indonesia. Mengutip sumber dekat Gibran, surat tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore.
Kabar tersebut menjadi perhatian nasional karena muncul di tengah meningkatnya dinamika politik dan polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri ketika bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik yang berkembang setelah munculnya putusan MK dan MA.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Sementara itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menanti Kepastian Proses Konstitusional
Meski kabar pengunduran diri telah dibenarkan Budi Arie, masyarakat masih menantikan kepastian mengenai proses administrasi dan konstitusional yang harus ditempuh untuk mengakhiri jabatan seorang wakil presiden.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, pernyataan pengunduran diri dan penyerahan surat kepada Presiden perlu dibedakan dari proses resmi pemberhentian serta pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat kepastian mengenai penyelesaian proses pengunduran diri melalui MPR maupun keputusan resmi yang menetapkan berakhirnya masa jabatan Gibran.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, kepastian hukum, serta pelaksanaan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari Istana Kepresidenan, Gibran Rakabuming Raka, dan lembaga negara terkait mengenai kelanjutan proses tersebut.(Red)
Sumber: Reuters, CNN Indonesia, ANTARA, dan keterangan Budi Arie Setiadi.
