PALEMBANG, Deliknet.Com – DPRD Kota Palembang bersama Pemerintah Kota Palembang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan II Tahun 2026, Rabu (30/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang tersebut dipimpin Ketua DPRD Palembang Ali Subri, didampingi Wakil Ketua DPRD Zainal Abidin. Hadir pula Wali Kota Palembang Ratu Dewa, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Kesepakatan antara legislatif dan eksekutif itu menjadi tahapan penting sebelum APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah hingga akhir tahun anggaran.
Pembahasan Raperda sebelumnya dilakukan melalui komisi-komisi DPRD bersama OPD mitra kerja serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berbagai masukan dan hasil pembahasan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Dalam arah kebijakan anggaran perubahan, sejumlah sektor pelayanan publik menjadi perhatian, di antaranya persampahan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Berdasarkan struktur APBD Perubahan 2026 yang disampaikan setelah rapat, pendapatan daerah berada di kisaran Rp4,849 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp4,923 triliun.
Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri menyampaikan, pembahasan anggaran telah dilakukan secara bertahap melalui komisi-komisi DPRD bersama OPD terkait.
<span;>Setelah seluruh proses pembahasan selesai, DPRD bersama Pemerintah Kota Palembang menyetujui Raperda APBD Perubahan 2026 untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dengan adanya persetujuan tersebut, pemerintah daerah selanjutnya dituntut memastikan program yang telah masuk dalam APBD Perubahan dapat dilaksanakan sesuai alokasi anggaran dan ketentuan yang berlaku.
Optimalisasi anggaran juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan APBD Perubahan, mengingat waktu pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran relatif terbatas.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan ditutup setelah seluruh agenda pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 mendapat persetujuan bersama.(Red)
