OKI, Deliknet – Kepastian penyebab puluhan siswa di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan.
Kepala Puskesmas Air Sugihan Jalur 25, Sentot, menjelaskan bahwa sampel makanan telah dikirim ke laboratorium pada Sabtu, 25 Juli 2026. Menurutnya, hasil pemeriksaan laboratorium umumnya keluar sekitar satu minggu setelah sampel diterima.
Sampel dikirim hari Sabtu, 25 Juli. Biasanya hasilnya keluar sekitar seminggu, diperkirakan pada 1 Agustus,” ujar Sentot.
Hasil uji laboratorium tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan penyebab kejadian yang menimpa 38 siswa dari SD Bandar Jaya, SMP Bandar Jaya, dan MI Nurul Huda. Sebelum hasil resmi diterbitkan, penyebab pasti insiden tersebut belum dapat disimpulkan.
Sementara itu, melansir pemberitaan Star Inti, muncul informasi yang menyebut dapur penyedia MBG yang menjadi sorotan diduga berkaitan dengan Budiman, anggota DPRD Kabupaten OKI dari Fraksi PAN.
Namun, Budiman membantah informasi tersebut.
Saya tidak punya dapur,” tegas Budiman.
Ia juga mengaku belum mengetahui adanya insiden yang menimpa puluhan siswa tersebut.
Saya juga belum tahu,” katanya.
Saat dimintai tanggapan lebih lanjut mengenai peristiwa itu, Budiman memilih tidak memberikan komentar dengan alasan sedang kurang sehat.
Perbedaan informasi mengenai dugaan kepemilikan dapur MBG tersebut menambah perhatian publik terhadap kasus ini. Di satu sisi terdapat informasi yang dikutip dari pemberitaan Star Inti, sementara di sisi lain terdapat bantahan langsung dari Budiman. Karena itu, klarifikasi dari pihak-pihak terkait dan hasil investigasi resmi menjadi penting agar tidak terjadi simpang siur informasi.
Kini perhatian masyarakat tertuju pada 1 Agustus 2026, saat hasil uji laboratorium diperkirakan keluar. Hasil tersebut diharapkan dapat menjawab penyebab insiden, menjadi dasar evaluasi penyelenggaraan Program MBG, serta menentukan langkah yang akan diambil apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar keamanan pangan.(Her)
