Palembang, Deliknet.Com – Komitmen menjaga harmoni di tengah keberagaman kembali ditegaskan dalam pertemuan jajaran Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo) dengan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, di Kantor Wali Kota Palembang, Jumat (13/2/2026). Audiensi tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan dengan pemerintah daerah.
Pertemuan itu tidak hanya sebatas penyampaian undangan pelantikan pengurus Parkindo Palembang yang akan digelar dalam waktu dekat. Lebih jauh, diskusi berkembang pada gagasan memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Palembang.
Ketua DPD Parkindo Sumatera Selatan, Dedi, menegaskan bahwa pihaknya ingin membangun komunikasi yang konstruktif antara umat Kristen dan Pemerintah Kota Palembang. Menurutnya, sinergi tidak boleh berhenti pada seremoni formal, tetapi harus diwujudkan dalam kerja-kerja nyata yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Ia menyebut Parkindo siap mengambil bagian dalam berbagai program pemerintah, mulai dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, hingga penguatan nilai kebangsaan. Baginya, kolaborasi lintas elemen merupakan fondasi penting dalam menjaga kondusivitas daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya adalah kekuatan utama Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama, katanya, menjadi prasyarat mutlak bagi iklim pembangunan yang sehat.
Pemerintah Kota hadir untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan. Kebersamaan adalah fondasi utama kota ini,” ujar Dewa.
Ia juga mengapresiasi kontribusi komunitas Kristen melalui Parkindo yang dinilai konsisten menjaga harmoni dan memperkuat semangat persaudaraan di tengah masyarakat majemuk. Partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan, lanjutnya, sejalan dengan prinsip pembangunan kolaboratif, di mana pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan.
Audiensi tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan kota tidak dapat bertumpu semata pada kebijakan administratif. Di kota yang plural seperti Palembang, dialog lintas komunitas dan penguatan toleransi menjadi investasi sosial jangka panjang demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan bersama.(**)
