Palembang, Deliknet.Com Upaya penanganan banjir di Kota Palembang kembali mendapat sorotan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Rumah Pompa Bendung dan kawasan Sungai Bendung, Kamis (12/2/2026). Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, hadir langsung mendampingi rombongan legislatif yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw.
Kunjungan ini bertujuan meninjau kesiapan dan progres pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII. Fokus utama diarahkan pada efektivitas sistem pompa dan rencana normalisasi alur sungai.
Sekda Aprizal Hasyim menjelaskan, proyek pengendalian banjir Sungai Bendung mencakup penanganan sepanjang 17,5 kilometer. Lingkup pekerjaan meliputi normalisasi sungai, penguatan tebing, optimalisasi rumah pompa, serta peningkatan kapasitas drainase untuk memperlancar aliran air saat curah hujan tinggi.
Program ini ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun. Proses tender sudah berjalan, dan pelaksanaan fisik diharapkan rampung pada tahun ini,” ujarnya.
Menurut Aprizal, dukungan pemerintah pusat menjadi elemen krusial dalam mempercepat pengurangan risiko banjir, terutama di kawasan padat penduduk yang selama ini rentan genangan. Ia menilai, intervensi terpadu antara pompa, drainase, dan pengelolaan alur sungai akan memberikan dampak signifikan.
Sebagai bagian dari sistem pengendalian terpadu, Pemkot Palembang juga menyiapkan pembangunan kolam retensi di kawasan Simpang Polda, tepatnya di samping Kantor PTSP Provinsi Sumatera Selatan. Lahan proyek tersebut telah dihibahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Palembang.
Koordinasi dengan Pemprov Sumsel berjalan sangat baik. Hibah lahan ini sangat membantu dalam memperkuat sistem tampungan air saat hujan deras,” jelasnya.
Kolam retensi dirancang sebagai buffer storage untuk mereduksi debit air berlebih sebelum mengalir ke Sungai Bendung. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menekan potensi limpasan air ke kawasan permukiman dan titik genangan.
Aprizal menegaskan, Pemkot Palembang berkomitmen mendukung penuh proyek strategis tersebut, termasuk dalam penyediaan lahan tambahan serta mitigasi dampak sosial yang mungkin timbul selama tahapan pembangunan.
Keberhasilan proyek ini tidak hanya soal konstruksi, tetapi juga sinergi lintas pemerintahan. Kolaborasi pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menyebut penanganan banjir di Palembang sebagai prioritas mendesak. Berdasarkan laporan yang diterima, tanpa penyelesaian proyek secara menyeluruh, sekitar 400.000 Kepala Keluarga berpotensi terus terdampak genangan setiap musim hujan.
Kementerian melalui BBWS telah menyiapkan perencanaan teknis. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan dan pembebasan lahan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kesiapan teknis yang telah dirancang, namun menekankan bahwa percepatan penyediaan lahan tetap menjadi faktor penentu kelancaran konstruksi dan efektivitas sistem pengendalian banjir.
Dengan dukungan pemerintah pusat, komitmen pemerintah daerah, serta sinergi lintas sektor, program pengendalian banjir Sungai Bendung diharapkan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan bagian dari strategi memperkuat ketahanan lingkungan perkotaan dan perlindungan masyarakat. (**)
