OKI, PEDAMARAN, Deliknet.Com – Pernyataan mengejutkan datang dari Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pedamaran, Parhani yang menyebut bahwa seluruh sekolah di wilayahnya telah menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara benar dan sesuai aturan.
Namun, pernyataan yang terkesan “menyapu bersih” tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar dan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan pemerhati pendidikan.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Bersatu Sumsel (FMBS), Sarmedi Udan yang akrab disapa Pak Boy secara tegas menilai bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Pernyataan Ketua K3S Parhani itu tidak bisa dijadikan tolok ukur. Yang berwenang menyatakan penggunaan Dana BOS sesuai mekanisme adalah lembaga audit resmi seperti BPK atau BPKP, bukan pejabat internal,” tegas Pak Boy, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, pernyataan sepihak seperti itu justru bisa menyesatkan opini publik dan menutupi potensi penyimpangan.
Kalau semua dibilang benar tanpa hasil audit, di mana transparansi dan akuntabilitasnya? Publik butuh fakta, bukan sekadar klaim,” ujarnya dengan nada tegas.
Pak Boy juga menegaskan bahwa mekanisme Dana BOS memiliki aturan ketat mulai dari perencanaan, realisasi, hingga pelaporan. Setiap pelanggaran, lanjutnya, dapat berimplikasi hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaannya.
Yang bisa menyatakan benar atau salah itu adalah lembaga audit negara dan aparat penegak hukum (APH). Jangan seolah semua sudah sesuai aturan hanya karena satu pihak bilang begitu,” sindirnya tajam.
LSM FMBS meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tidak hanya berdiam diri, melainkan segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan penggunaan Dana BOS di setiap sekolah wilayah Pedamaran.
Kalau memang bersih dan sesuai mekanisme, buktikan dengan data dan hasil audit resmi, bukan dengan kata-kata manis,” tutup Pak Boy..(Her/PD)
