Riau, Deliknet.Com – Ketimpangan pengelolaan kekayaan minyak dan gas bumi (migas) kembali menjadi sorotan. Bupati Siak, Afni, melalui unggahan media sosialnya menyampaikan kritik keras terhadap kondisi Riau yang selama ini menjadi salah satu daerah penghasil migas, tetapi dinilai belum memperoleh manfaat pembangunan yang sebanding dengan kekayaan alamnya.
Afni menyoroti ironi eksploitasi migas yang berlangsung di wilayah Riau. Jaringan pipa minyak melintasi kawasan permukiman, aktivitas industri menggunakan kendaraan berat, sementara masyarakat masih harus menghadapi persoalan jalan rusak, ancaman keselamatan, kerusakan lingkungan, hingga beban ekonomi daerah.
Menurut substansi kritik dalam unggahannya, daerah tidak seharusnya hanya menjadi tempat pengambilan kekayaan alam, sementara dampak eksploitasi justru harus ditanggung masyarakat setempat.
Afni juga mempersoalkan ketimpangan pembagian manfaat ekonomi dari sektor migas. Ia menyinggung angka 6,5 persen sebagai gambaran kecilnya bagian yang dipersoalkan dalam unggahannya. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat, terutama dalam mengevaluasi kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pembangunan daerah penghasil.
Ia menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kondisi ekologis dan kebutuhan infrastruktur berbeda sehingga kebijakan pemerintah tidak semestinya disamaratakan tanpa mempertimbangkan dampak eksploitasi sumber daya alam selama bertahun-tahun.
Kritik tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada produksi dan keuntungan ekonomi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penghasil.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan migas perlu memastikan adanya tanggung jawab terhadap perbaikan infrastruktur, perlindungan lingkungan, serta pemerataan hasil pengelolaan sumber daya alam.
Riau tidak sedang meminta belas kasihan. Riau menuntut keadilan ekonomi atas kekayaan alamnya. Jangan sampai minyak dan gasnya mengalir untuk kepentingan nasional, tetapi masyarakat di daerah penghasil justru mewarisi jalan rusak, kerusakan lingkungan, dan persoalan kesejahteraan.(Red)
