DELIKNET.COM – Gubernur, wali kota, dan bupati kini semakin gencar menampilkan gaya kepemimpinan tegas, peduli, dan merakyat di media sosial. Mulai dari blusukan, meninjau pelayanan publik, hingga memarahi bawahan di depan kamera, semuanya menjadi tontonan yang mudah viral.
Namun, di balik tayangan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah ini bukti kepemimpinan yang bekerja atau strategi membangun citra politik?
Teguran terhadap aparatur yang lalai memang merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah. Namun, ketegasan tidak diukur dari kerasnya suara atau dramatisnya kemarahan, melainkan dari penyelesaian masalah dan konsistensi penegakan aturan.
Jika seorang pejabat dimarahi di depan kamera, tetapi pelayanan tetap buruk, jalan tetap rusak, dan keluhan masyarakat terus berulang, lalu apa yang sebenarnya berubah? Jangan sampai kemarahan hanya menjadi tontonan, sementara persoalan rakyat tetap menjadi pekerjaan rumah.
Di era media sosial, popularitas mudah dibangun melalui video yang menyentuh emosi publik. Citra pemimpin yang berani dan merakyat berpotensi menjadi modal politik, meskipun tidak setiap kegiatan yang dipublikasikan otomatis merupakan pencitraan.
Karena itu, publik perlu melihat lebih jauh daripada sekadar tayangan. Apakah ada tindak lanjut? Apakah anggaran digunakan secara efektif? Apakah pelayanan membaik? Apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya?
Jabatan kepala daerah bukan panggung pertunjukan, dan rakyat bukan penonton yang cukup dipuaskan dengan adegan kemarahan.
Media sosial boleh menjadi sarana transparansi, tetapi jangan sampai berubah menjadi panggung yang lebih sibuk memoles citra daripada membenahi birokrasi.
Pada akhirnya, ukuran pemimpin bukan seberapa sering tampil, seberapa keras membentak bawahan, atau seberapa viral videonya. Ukurannya adalah hasil kerja, keberanian mengambil keputusan, dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Kamera bisa merekam kemarahan. Namun, hanya kinerja yang bisa membuktikan keberpihakan kepada rakyat.(Red)
