PALEMBANG, Deliknet.Com – Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan, Kamis (10/09/2026).
Dalam aksinya, KAR Sumsel mendesak BPK melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengecoran halaman parkir Pasar KM 5 Palembang yang diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi. Massa juga menyoroti persoalan pengelolaan dana investasi jangka panjang Pemerintah Kota Palembang pada PD Pasar Palembang Jaya yang nilainya mencapai sekitar Rp147,5 miliar pada 2024 dan Rp147,7 miliar pada 2025.
KAR meminta BPK melakukan audit dan pengujian independen terhadap mutu beton, termasuk menelusuri dokumen proyek seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta proses pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.
Aspirasi massa aksi diterima oleh Benny Murdani, Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, bersama Wahyu Tri Handoko, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan.
Benny mengapresiasi laporan yang disampaikan KAR Sumsel. Menurutnya, informasi dan laporan dari masyarakat dapat menjadi bahan bagi BPK dalam menjalankan fungsi pemeriksaan.
Dengan adanya laporan seperti ini, bisa menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel,” ujar Benny.
Namun, ia menegaskan BPK belum dapat memberikan kesimpulan terhadap dugaan pengerjaan proyek tersebut karena pemeriksaan langsung belum dilakukan.
Kita belum masuk. Pembangunannya tahun berapa, menggunakan anggaran APBD atau anggaran dari pihak pasar sendiri, nanti dengan turunnya tim kita akan mengetahui secara detail seperti apa,” jelasnya.
Terkait tuntutan pengujian mutu beton melalui laboratorium independen, Benny menyebut BPK Sumsel telah bekerja sama dengan Universitas Bandar Lampung (UBL) untuk menjaga independensi hasil pengujian laboratorium.
Apabila pemeriksaan dilakukan, kata Benny, BPK akan meminta berbagai dokumen pendukung, mulai dari RAB, HPS, soft drawing, hard drawing, hingga dokumen hasil pengawasan pekerjaan.
Untuk pemeriksaan sampel, pasti kita meminta dokumen-dokumen tersebut, termasuk hasil pengawasan apabila memang ada,” katanya.
Aksi KAR Sumsel kini meninggalkan satu pertanyaan penting yang menunggu jawaban melalui proses pemeriksaan: apakah dugaan persoalan kualitas proyek Pasar KM 5 dan pengelolaan dana investasi ratusan miliar tersebut memiliki dasar yang dapat dibuktikan secara administratif dan teknis?
BPK Sumsel menegaskan setiap kesimpulan harus didasarkan pada pemeriksaan, dokumen dan fakta di lapangan. Sementara KAR Sumsel berharap laporan yang telah mereka sampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif dan transparan demi memastikan setiap pembangunan dan penggunaan uang publik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (PD)
