Palembang, Deliknet.Com — Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan(KARS) melayangkan pernyataan sikap yang menyoroti sejumlah persoalan dalam sektor pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Mereka mendesak Gubernur Sumatera Selatan melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Sumsel terkait berbagai dugaan persoalan yang dinilai mencederai prinsip pemerataan dan keadilan pendidikan.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Aktivis Revolusioner Sumsel menilai pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar seluruh warga negara justru masih menghadapi berbagai hambatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Mereka mengkritik adanya dugaan komersialisasi pendidikan yang membuat akses pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau oleh kelompok ekonomi lemah.
Pendidikan bukan komoditas ekonomi, melainkan hak rakyat yang wajib dijamin negara,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.
Koalisi tersebut juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di tingkat SMA Negeri di Kota Palembang. Mereka menyampaikan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses penerimaan peserta didik, termasuk persoalan data, jumlah rombongan belajar, hingga dugaan ketidak sesuaian jalur domisili.
Selain itu, mereka mengungkapkan adanya temuan yang mereka klaim berasal dari hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan terkait pelaksanaan SPMB. Menurut mereka, terdapat sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
KARS juga menyoroti dugaan persoalan pengelolaan anggaran pendidikan yang mencapai ratusan miliar rupiah. Mereka meminta agar penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat langsung kepada peserta didik dan masyarakat.
Anggaran pendidikan harus menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar angka dalam laporan administrasi,” tegas mereka dalam pernyataan sikap.
Dalam tuntutannya, Koalisi Aktivis Revolusioner Sumsel meminta Gubernu
r Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, termasuk menindaklanjuti dugaan persoalan terkait tata kelola sekolah, penerimaan siswa baru, dan penggunaan anggaran pendidikan.
Mereka juga mendesak adanya audit dan pemeriksaan menyeluruh agar setiap kebijakan pendidikan berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Di sisi lain, berbagai tudingan tersebut perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan maupun pihak terkait agar publik memperoleh informasi yang berimbang.
Pendidikan adalah fondasi masa depan generasi bangsa. Jika tata kelolanya bermasalah, yang menjadi korban bukan hanya sistem birokrasi, melainkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar secara adil dan berkualitas.(PD)
