Palembang Deliknet.Com, – 7 Mei 2026 Banjir yang terus berulang di Kota Palembang akhirnya memantik kemarahan publik. Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan menilai kondisi ini bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan bukti nyata buruknya tata kelola infrastruktur dan lemahnya penanganan pemerintah terhadap persoalan drainase serta sungai di Sumsel. Ya, setiap tahun air datang, pejabat rapat, lalu rakyat kembali berenang menuju tempat kerja. Siklus birokrasi yang tampaknya lebih lancar daripada aliran drainase itu sendiri.
Sebagai bentuk protes, koalisi aktivis akan menggelar Aksi Kepung Kantor Gubernur Sumsel pada Senin, 11 Mei 2026 pukul 13.00 WIB di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, dengan estimasi massa mencapai 100 hingga 200 orang.
Mereka menyoroti lumpuhnya aktivitas warga akibat banjir, mulai dari terganggunya roda ekonomi, ambulans yang kesulitan melintas, hingga operasional LRT yang ikut terdampak saat hujan deras mengguyur kota. Kondisi ini dinilai sebagai kegagalan sistemik yang melibatkan banyak pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota Palembang, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumsel.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan tegas, di antaranya mendesak audit dan evaluasi terhadap kinerja BBWS Sumsel terkait pengelolaan sungai dan drainase jalan nasional sesuai UU Nomor 17 Tahun 2019. Mereka juga meminta Gubernur Sumsel bertanggung jawab atas kerusakan jalan provinsi yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
Tak hanya itu, DPRD Sumsel juga didesak segera menggunakan Hak Interpelasi dan Hak Angket terhadap instansi yang dianggap gagal menangani persoalan banjir yang terus menghantui Palembang. Aktivis bahkan memberi tenggat waktu 14 hari bagi pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata. Jika tidak, mereka mengancam akan membawa persoalan ini ke Ombudsman RI dan KemenPAN-RB atas dugaan maladministrasi.
Kami tidak datang untuk mengeluh. Kami datang untuk menagih amanah,” tegas Koalisi Aktivis Revolusioner Sumsel dalam rilisnya.
Mereka menilai rakyat sudah muak dengan rapat koordinasi dan janji penanganan yang terus berulang tanpa hasil konkret. Menurut mereka, sudah saatnya seluruh pihak menghentikan ego sektoral dan benar-benar bekerja bersama menyelesaikan persoalan banjir yang setiap tahun menenggelamkan aktivitas masyarakat.
Jabatan publik adalah amanah untuk melayani, bukan fasilitas untuk dinikmati,” demikian pernyataan penutup dalam rilis tersebut.(PD/Red)
