Dikawal KSP, Koperasi Merah Putih di Palembang Digeber Siap Jalan, Masalah Lama Mulai Dibongkar

Uncategorized87 Dilihat

Palembang, Deliknet.Com  – Pemerintah Kota Palembang tak ingin program Koperasi Merah Putih berhenti di papan nama. Saat kunjungan Muhammad Qodari, Wali Kota Ratu Dewa turun langsung memastikan kesiapan operasional di lapangan, Kamis (9/4/2026).

Peninjauan difokuskan di dua titik, yakni Kelurahan Sialang dan Kelurahan Talang Jambi. Di sana, berbagai aspek teknis diperiksa, mulai dari mekanisme kerja, perizinan, hingga hal yang sering dianggap sepele tapi krusial: ketersediaan barang dan jam operasional.

Banyak yang kita cek, termasuk kesiapan teknis dan standar operasional. Ini penting supaya koperasi tidak hanya berdiri, tapi benar-benar berjalan,” ujar Ratu Dewa.

Di lapangan, pengurus koperasi tak segan menyampaikan kendala. Mulai dari urusan administrasi hingga teknis operasional yang selama ini kerap jadi batu sandungan. Semua langsung dijawab oleh pihak KSP, setidaknya di atas kertas.

Pemkot pun bergerak cepat. Koordinasi lintas sektor disiapkan, melibatkan camat, lurah, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Targetnya jelas: persoalan klasik seperti perizinan dan administrasi tidak lagi jadi alasan program mandek.

Sementara itu, Muhammad Qodari melihat progres fisik koperasi sudah cukup siap. Bangunan permanen telah berdiri, meski masih ada beberapa fasilitas yang belum sepenuhnya lengkap.

Secara fisik sudah layak. Bahkan sebenarnya koperasi ini sudah berjalan, meski masih terbatas,” katanya.

Dari sisi waktu, penyempurnaan fasilitas ditargetkan rampung akhir April. Sementara distribusi produk diproyeksikan mulai berjalan penuh pada Juni mendatang.

Namun, yang lebih menarik justru suara dari masyarakat. Harapan mereka sederhana: koperasi ini benar-benar bisa menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama beras dan minyak goreng.

Permintaan itu bukan hal baru, tapi tetap jadi ujian utama. Tanpa harga yang kompetitif, koperasi hanya akan jadi alternatif yang sepi peminat.

Selain itu, persoalan administrasi seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga ikut disorot. Pemerintah berjanji mempercepat prosesnya, agar operasional tidak tersendat di urusan kertas.

Dengan berbagai percepatan ini, Koperasi Merah Putih diharapkan tak sekadar jadi proyek ambisius, tapi benar-benar hadir sebagai penggerak ekonomi di tingkat kelurahan. Tantangannya tinggal satu: apakah semua ini akan konsisten dijalankan, atau kembali tersandung di hal-hal yang itu-itu saja.(Hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *