Palembang, Deliknet.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang ternyata belum sepenuhnya steril dari potensi masalah. Di balik ambisi besar pemerintah, fakta di lapangan menunjukkan masih ada celah yang tak bisa dianggap sepele.
Pemerintah Kota Palembang pun tak tinggal diam. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Wali Kota Prima Salam, turun langsung memimpin rapat koordinasi bersama 186 pengampu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Auditorium UPTD Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan, Senin (2/3/2026).
Rapat ini bukan sekadar agenda seremonial yang biasa lewat tanpa makna. Ada kegelisahan nyata yang coba dijawab pemerintah, terutama menyangkut kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi siswa.
Ratu Dewa secara terbuka mengungkapkan, sebanyak 56 SPPG di Palembang hingga kini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sebuah angka yang cukup untuk membuat siapa pun berpikir dua kali soal kesiapan program ini di lapangan.
Ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut keamanan konsumsi anak-anak kita. Semua harus berjalan efektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Kondisi ini membuat langkah pengawasan diperketat. Pemkot Palembang menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pendampingan, memastikan proses sertifikasi berjalan cepat dan tidak menyisakan celah.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah tak ingin kecolongan. Risiko seperti keracunan massal siswa menjadi bayang-bayang yang ingin dicegah sejak dini.
Jangan sampai ada kejadian siswa keracunan akibat makanan yang seharusnya menjadi program unggulan,” ujar Dewa dengan nada serius.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Prima Salam menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung program MBG, yang merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh setengah hati. Apalagi program ini membawa nama besar pemerintah pusat.
Program ini harus kita jaga bersama. Pengawalan akan dilakukan secara serius dan berjenjang,” tegasnya.
Dengan temuan ini, publik kini menanti: apakah percepatan sertifikasi benar-benar mampu menutup celah, atau justru membuka fakta lain yang selama ini tersembunyi di balik program populis tersebut.(Hen)
