Palembang, Deliknet.Com – Penguatan pendidikan politik bagi generasi muda menjadi fokus utama dalam audiensi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, di ruang audiensi wali kota, Jumat (13/2/2026). Pertemuan ini membahas strategi peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilu Serentak 2029.
Penasehat JPPR Hasan Pratama Putra mengungkapkan, meski tingkat partisipasi pada Pilpres dan Pileg sebelumnya sempat mencapai sekitar 86 persen, kualitas keterlibatan politik dinilai belum merata. Fluktuasi antusiasme masyarakat, terutama di tingkat lokal dan kalangan pemilih pemula, menjadi catatan penting.
Partisipasi tinggi secara angka belum tentu mencerminkan kesadaran politik yang matang. Pendidikan politik harus diperkuat, terutama pada generasi muda yang akan mendominasi pemilih 2029,” ujar Hasan.
Menurutnya, bonus demografi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Tanpa edukasi politik yang sistematis dan berkelanjutan, peningkatan jumlah pemilih muda berpotensi tidak diimbangi dengan kualitas pilihan yang rasional.
JPPR kini memperluas sasaran program hingga siswa SMP. Langkah ini dipandang sebagai strategi jangka panjang, mengingat pelajar SMP saat ini akan berstatus pemilih pemula pada Pemilu 2029.
Kami ingin membangun kesadaran sejak dini. Mereka perlu memahami bahwa suara dalam pemilu menentukan arah kebijakan publik,” jelasnya.
Program edukasi yang dijalankan JPPR tidak hanya menitikberatkan pada prosedur pemilu, tetapi juga isu substansial seperti bahaya politik uang, pentingnya integritas demokrasi, serta keterkaitan antara pilihan politik dan kualitas layanan publik.
Hasan menilai praktik politik uang sebagai ancaman serius bagi demokrasi. Selain merusak sistem, praktik tersebut membentuk budaya pragmatis yang berisiko menurunkan daya kritis pemilih muda.
Edukasi diarahkan untuk membangun ketahanan moral generasi baru agar tidak mudah terjebak transaksi politik sesaat,” katanya.
Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, JPPR berencana bersinergi dengan Pemerintah Kota Palembang. Integrasi program diharapkan dapat berjalan selaras dengan agenda pembinaan kepemudaan dan pendidikan karakter.
Wali Kota Ratu Dewa menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan, pendidikan politik merupakan fondasi penting dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan tanggung jawab.
Pilihan politik berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kebijakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial lahir dari proses demokrasi,” ujarnya.
Namun demikian, Dewa menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Program pendidikan politik, menurutnya, harus menghasilkan output konkret.
Misalnya peningkatan literasi politik, menurunnya toleransi terhadap politik uang, serta partisipasi yang berkualitas, bukan sekadar angka kehadiran di TPS,” tegasnya.
Ia menambahkan, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi, tetapi juga dari kualitas pilihan dan rasionalitas pemilih.
Dengan penguatan pendidikan politik sejak bangku SMP, diharapkan pemilih muda Palembang pada 2029 hadir ke TPS dengan kesadaran penuh, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Pendekatan ini dinilai sebagai investasi demokrasi jangka panjang, terutama di tengah derasnya arus informasi digital dan tantangan disinformasi di media sosial.(***)
