Nasional, Banyuasin, Deliknet.Com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH dan Wakil Bupati Netta Indian, SP dalam memperkuat ketahanan pangan kian mendapat perhatian di tingkat nasional.
Hal tersebut terungkap dalam Podcast CNBC Indonesia yang disiarkan langsung dari Jakarta pada Jumat pukul 18.00 WIB, 6 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Bupati Askolani memaparkan strategi besar Banyuasin dalam meningkatkan produksi padi melalui program alih fungsi lahan rawa menjadi lahan sawah produktif yang dikelola secara modern dan berkelanjutan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin.
Langkah ini merupakan bagian dari dukungan nyata terhadap Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan nasional.
Menurut Askolani, swasembada pangan bukan sekadar slogan, melainkan upaya konkret memaksimalkan potensi lahan yang dimiliki daerah.
Kabupaten Banyuasin sendiri memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar dengan luas Lahan Baku Sawah (LBS) mencapai 189.345 hektar, yang menjadi karunia besar dan harus dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan Sapta Cita Banyuasin ke-4 yakni mewujudkan nilai tambah sumber daya alam dan ekonomi menuju Banyuasin sejahtera melalui Program Prioritas Banyuasin Makmur.
Ia menjelaskan, untuk mencapai target produksi 1,2 juta ton gabah, Pemkab Banyuasin fokus pada dua strategi utama, yaitu:
Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP)
Meningkatkan produktivitas padi per hektar
Saat ini, rata-rata IP Banyuasin berada di angka 1,4. Artinya, petani yang sudah tanam dua kali (IP200) baru sekitar 40 persen, sedangkan tanam tiga kali (IP300) baru 10 persen. Jika IP200 bisa ditingkatkan menjadi 60 persen dan IP300 menjadi 25 persen, maka target produksi diyakini dapat tercapai.
Dari sisi produktivitas, rata-rata produksi saat ini 6,1 ton GKP per hektar, dan ditargetkan meningkat menjadi 7,1 ton GKP per hektar dengan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang terus disalurkan kepada petani.
Tak hanya itu, Pemkab Banyuasin juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) seluas 104.973 hektar sebagai bentuk perlindungan lahan agar tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit atau penggunaan lain di luar tanaman pangan.
Askolani menegaskan bahwa perlindungan lahan harus diiringi dengan jaminan keuntungan bagi petani. Karena itu, keberadaan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram gabah menjadi jaminan kepastian harga yang sangat membantu kesejahteraan petani.
Sebentar lagi, pada 11 Februari, kita akan melaksanakan panen raya dengan produktivitas mencapai 8 ton per hektar. Kami terus bersinergi dengan Bulog Kanwil Sumsel Babel dan pemerintah pusat agar harga gabah petani tetap berada di atas HPP,” ungkapnya.
Banyuasin yang didominasi lahan pasang surut juga mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional Optimasi Lahan (OPLAH). Program ini mencakup modernisasi pintu air, normalisasi saluran tersier, serta pembangunan dan peningkatan tanggul yang sangat membantu produktivitas petani.
Namun demikian, Askolani berharap dukungan lanjutan dari Kementerian PUPR untuk melakukan normalisasi saluran sekunder yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, sehingga saluran tersier yang sudah dibangun dapat berfungsi optimal.
Ke depan, Pemkab Banyuasin juga berencana mendorong hilirisasi produk padi, karena saat ini sebagian besar petani masih menjual hasil panen dalam bentuk gabah. Dengan tumbuhnya industri pengolahan beras dan turunannya, nilai tambah ekonomi petani diyakini akan meningkat signifikan.
Dalam mewujudkan visi Petani Makmur sebagai salah satu dari Tujuh Program Prioritas, Pemkab Banyuasin juga melibatkan generasi muda melalui pembentukan Brigade Pangan dari kalangan milenial, sebagai upaya menjadikan sektor pertanian.(Red)
