Nasional, Deliknet.Com – Mengutif Dari Media “Reformasi Bangsa Online –Bau kebocoran anggaran kembali menyeruak dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kali ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK)melaporkan secara resmi dugaan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten OKI ke Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto
Langkah tegas ini menandai keseriusan publik sipil dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang dinilai tidak transparan dan rawan penyimpangan. Ketua Umum LSM KRAK, Feri Utama menegaskan laporan tersebut telah diterima langsung oleh pihak Sekretariat Kabinet pada Selasa (29/10/2025).
Surat laporan sudah kami serahkan dan diterima secara resmi. Kami berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti dugaan defisit anggaran serta tata kelola perusahaan yang kami laporkan,” ujar Feri usai menyerahkan dokumen.
Menurut Feri, selain ke Sekretariat Kabinet, laporan juga dikirim langsung ke Presiden RI sebagai bentuk keseriusan LSM dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Kami ingin Presiden tahu langsung kondisi ini. Dugaan defisit dan ketidaktertiban keuangan di Kabupaten OKI tidak bisa dibiarkan. Rakyat butuh keadilan dan kejelasan atas uang daerah yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam laporan tersebut, KRAK menyertakan dugaan kuat terjadinya defisit anggaran miliaran rupiah disertai indikasi penyalahgunaan keuangan daerah dan keterlibatan sejumlah perusahaan besar di wilayah Sumatera Selatan yang dinilai tidak patuh terhadap prinsip akuntabilitas publik.
KRAK menilai lemahnya pengawasan internal dan audit keuangan menjadi salah satu faktor utama timbulnya kekacauan fiskal di daerah tersebut. Feri menekankan bahwa Pemerintah Pusat harus segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap APBD Kabupaten OKI serta memeriksa instansi dan perusahaan yang terindikasi terlibat.
Ini bukan persoalan kecil. Kalau benar ada defisit dan penyalahgunaan, maka ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kami minta Presiden dan Sekretariat Kabinet bertindak tegas, jangan biarkan uang publik dikelola tanpa pertanggungjawaban,” tutupnya lantang.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan ini. Jika benar terjadi defisit anggaran tanpa kejelasan, maka Dinas Keuangan OKI dan kepala daerah patut diminta pertanggungjawaban secara hukum dan moral. (PD)
