OKI, Deliknet.Com — Bara konflik di SD Negeri 5 Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) semangkin membara. Dugaan kepemimpinan arogan, nepotisme, dan penyimpangan dana BOS yang melibatkan Kepala Sekolah Sri Astuti, S.Pd, kini meluas setelah muncul sorotan tajam terhadap peran suaminya, Adi Abraham, yang dinilai melampaui kewenangan dan menodai integritas lembaga pendidikan.
Plt Forum Wartawan Pedamaran (FWP) John Herry mengecam keras tindakan Adi Abraham yang kerap tampil menggantikan peran istrinya dalam urusan resmi sekolah. “Ini sangat aneh! Kenapa suami yang selalu tampil mewakili kepala sekolah? Apakah dia pejabat struktural? Ini jelas pelanggaran etika dan aturan pendidikan,” tegasnya. Ia menyebut tindakan tersebut mencederai prinsip tanggung jawab jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Menurut John, perilaku semacam itu berpotensi <span;>melanggar batas wewenang administratif dan menurunkan wibawa institusi sekolah. “Sekolah adalah lembaga publik, bukan rumah pribadi. Tamu resmi harus diterima oleh kepala sekolah, bukan oleh suami yang tak memiliki jabatan struktural. Ini preseden buruk bagi dunia pendidikan,” ujarnya tegas.
FWP bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam IKBML Sumsel<span;> bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Pemda OKI dan Dinas Pendidikan OKI jika persoalan ini tidak segera diselesaikan. “Kami tidak akan diam. Jika dinas tak bertindak, kami akan turun ke jalan. Ini bukan lagi urusan internal sekolah, tapi masalah publik yang harus ditangani secara terbuka,” tambah John.
Sementara itu, pakar hukum pendidikan Sumatera Selatan Wawan, S.H., M.H.menilai tindakan suami kepala sekolah tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang Jika suami ikut mengatur urusan sekolah, maka objektivitas dan profesionalitas kepala sekolah bisa terganggu. Hal ini dapat mengarah pada diskriminasi dan pelanggaran etika jabatan,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat.
Kritik juga datang dari masyarakat Pedamaran. Seorang warga berinisial R mendesakDinas Pendidikan OKI<span;> untuk segera turun tangan melakukan investigasi. “Kami ingin dinas bersikap transparan dan tegas. Jangan biarkan dunia pendidikan di Pedamaran rusak karena kepentingan pribadi. Ini menyangkut masa depan anak-anak kami,” ucapnya dengan nada kecewa.
Di sisi lain, Adi Abraham menanggapi ancaman aksi demonstrasi dengan santai. “Silakan saja demo, itu hak mereka. Kami tidak takut karena merasa tidak bersalah,” ujarnya dengan nada menantang. Pernyataan ini justru memperkeruh suasana dan menambah kemarahan masyarakat. Kini, publik menunggu langkah tegas Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki untuk memulihkan kepercayaan terhadap dunia pendidikan di OKI sekaligus membuktikan bahwa jabatan kepala sekolah bukanlah warisan keluarga, melainkan amanah moral dan hukum.(TIM FWP)
